Peran pemerintah dalam pengawasan aktivitas perikanan merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan sumber daya laut. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat besar, namun juga rentan terhadap overfishing dan illegal fishing.
Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi sumber daya laut agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang. “Pengawasan aktivitas perikanan harus dilakukan secara ketat untuk mencegah kerusakan lingkungan dan penangkapan ikan yang berlebihan,” ujar Sakti.
Salah satu langkah yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan patroli laut dan memperketat regulasi terkait perizinan kapal-kapal perikanan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya laut.
Namun, meskipun sudah ada upaya yang dilakukan, masih banyak tantangan yang dihadapi pemerintah dalam pengawasan aktivitas perikanan. Salah satunya adalah minimnya jumlah kapal pengawas dan kurangnya koordinasi antara instansi terkait. Hal ini menyebabkan sulitnya dalam menindak pelaku illegal fishing.
Untuk itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam menjaga keberlanjutan perikanan. Keterlibatan semua pihak diharapkan dapat memperkuat pengawasan aktivitas perikanan dan mengurangi praktik illegal fishing.
Dengan demikian, peran pemerintah dalam pengawasan aktivitas perikanan merupakan kunci utama dalam menjaga keberlangsungan sumber daya laut. Dukungan dan partisipasi semua pihak sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Semoga dengan langkah-langkah yang sudah diambil, perikanan Indonesia dapat terus berkembang dan lestari untuk masa depan yang lebih baik.