Peran kebijakan keamanan laut sangat penting dalam menanggulangi berbagai ancaman kejahatan maritim yang terjadi di perairan Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, yang menekankan pentingnya kerjasama antara pihak terkait untuk mengatasi masalah keamanan laut.
Menurut Edhy Prabowo, kebijakan keamanan laut yang efektif dapat membantu menekan angka kejahatan maritim seperti pencurian ikan, perdagangan manusia, dan penyelundupan narkoba. “Kerjasama antar instansi, termasuk TNI AL, Polri, dan Bea Cukai, sangat diperlukan untuk menjaga keamanan laut kita,” ujar Edhy.
Pentingnya peran kebijakan keamanan laut juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi. Menurut Prigi, kebijakan keamanan laut yang baik akan memberikan perlindungan bagi nelayan lokal dan mencegah eksploitasi sumber daya laut yang berlebihan.
Menurut data dari Badan Keamanan Laut (Bakamla), jumlah kasus kejahatan maritim di Indonesia masih cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dalam menerapkan kebijakan keamanan laut yang efektif. “Kami terus berupaya untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antar instansi terkait guna mengurangi angka kejahatan maritim di Indonesia,” ujar Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia.
Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan keamanan laut. “Masyarakat sebagai mata dan telinga pemerintah di perairan harus turut serta dalam melaporkan segala bentuk kejahatan maritim yang terjadi di sekitar mereka,” ujar Aan Kurnia.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran kebijakan keamanan laut sangat vital dalam menanggulangi berbagai ancaman kejahatan maritim di Indonesia. Kerjasama antar instansi, peran masyarakat, dan upaya penerapan kebijakan yang efektif menjadi kunci dalam menjaga keamanan laut negara kepulauan terbesar di dunia.